PS Bungo Terancam Tidak Bisa Berlaga di Divisi I

MUARA BUNGO – Kondisi keuangan Persatuan Sepakbola (PS) Bungo yang berlaga di divisi I di Siak, Pekanbaru, yang berlangsung sejak 16 Juni mendapatkan gangguan. Anggaran yang ada di APBD Bungo 2013 tidak dapat dicairkan.

Beberapa pengurus PS Bungo bahkan mengatakan saat ini anggaran untuk mengikuti divisi I hanya tinggal beberapa puluh juta, karena digunakan untuk kepentingan diluar persepakbolaan.

Ketua PSSI Bungo, Ahman Fauzan, membantah anggapan itu. Katanya, tidak bisa dicairkannya anggaran untuk PS Bungo itu karena akta notaris PS Bungo bukan atas nama Pemda, melainkan atas nama perseorangan atau pribadi, yakni milik Syafli.

"Akta notaris PS Bungo itu bukan milik Pemda, tapi atas nama Syafli. Jika demikian, anggaran dari pemerintah tidak bisa diberikan kepada PS Bungo, meskipun anggaran tersebut sudah ada, tapi tidak bisa dicairkan," kata Fauzan.

Katanya, berdasarkan peraturan dari Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI), seperti PS Bungo yang berlaga di divisi I, bersifat otonom dan secara structural memiliki akta notaris atau badan hukum.

"Club amatir sebenarnya bisa dibantu oleh pemerintah, tapi akta notarisnya juga harus bukan milik pribadi. Kan klub ini bisa dijual," papar Fauzan.

Jika mau mendapatkan anggaran dari pemerintah, katanya akta notaris juga harus sesuai dengan aturan dari pemerintah.

"Dengan kata lain, PS Bungo ini ya milik Pemda, bukan milik perseorangan. Karena, kalaupun dijual nantinya kan, dananya kembali ke pemerintah," imbuhnya.

Masih menurut Fauzan, tidak cairnya anggaran untuk PS Bungo, katanya juga terbentur dengan aturan dari pemerintah tersebut. 

"Dua bulan lalu kita sudah menyarankan agar akta notaris PS Bungo dirubah, tapi sampai sekarang belum saya terima," sebutnya.

Bahkan dirinya menyebut, jika PS Bungo memiliki tiga akta notaris. Yang pertama katanya pernyataan pengelolaan atas nama Sulaeman Ibrahim dan Syafli,  kemudian juga ada akta notaris yang berada di Jambi dan ada lagi katanya akta notaries yang berada di Jakarta tentang kepengurusan.

Ia katakan, untuk anggaran PS Bungo pada tahun 2013 ini, sekitar Rp. 370 juta, dan dana tersebut sudah turun dari Pemda, namun katanya tidak bisa dicairkan untuk PS Bungo, karena persoalan akta notaris.

Dirinya juga mengatakan, jika sebagian dana untuk PS Bungo telah digunakan untuk menambah kekurangan agenda Gubernur Cup yang sudah berlangsung beberapa bulan lalu.

"Yang terpakai untuk gubernur cup ada sekitar Rp. 200 juta," akunya.

Rencananya, dana tambahan untuk PS Bungo sendiri bakal dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan nanti.

Sedangkan untuk anggaran Gubernur Cup, kata Fauzan hanya bersumber dari APBD Bungo, lebih kurang Rp. 300 Juta, sedangkan untuk  pemerintah Provinsi Jambi disebut tidak ada membantu.

"Anggaran Gubernur Cup hanya dari Pemkab saja, Provinsi Jambi tidak ada membantu. Makanya dana kita waktu itu kurang," sebutnya.

Sementara itu, wakil manajer PS Bungo, M Hilal membantah jika akta notaris PS Bungo atas nama pribadi, yakni Syafli.

"Itu sudah kita rubah, dulu memang iya, tapi sudah kita perbaiki dan PS Bungo ini sudah miliki masyarakat Bungo," tegasnya.

Hilal mengatakan, dengan tidak bisa dicairkannya anggaran untuk PS Bungo, kini PS Bungo dalam kondisi yang krisis financial. Sehingga, pengurus PS Bungo terpaksa harus melakukan iuran untuk memberikan support PS Bungo dalam berlaga pada divisi I, di Siak, Pekanbaru.

Dirinya mengakui tidak mengerti kenapa anggaran tersebut sampai tidak bisa dicairkan, padahal anggaran sudah ada.

"Jika yang jadi landasan adalah akta notaris, sekarang akta notarisnya sudah berubah," ungkapnya. (infojambi.com/BEK)

---

sumber: infojambi.com